Temui Kepala Pos Lintas Batas RI-RTDL, Ketua Presidium PMKRI Bahas Isu ini

Malaka - Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) Benediktus Papa mengunjungi Pebatasan NKRI-RDTL tepatnya di Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Kunjungan Ketua Presidium PP PMKRI pada hari Senin (10/08/2020) itu, didampingi Alumni PMKRI. Meski begitu kehadiran Ketua Presidium PMKRI di perbatasan untuk bertemu dengan Kepala Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Renold Uran di Motamasin, Kabupaten Malaka itu tidak ada agenda khusus.

Dalam pertemuan dengan Renold Uran di aula Perbatasan Motamasin itu, Benediktus Papa menyebutkan bahwa kunjungan ini selain melihat kondisi ril pembangunan infrastruktur di perbatasan, juga untuk menikmati situasi alam di perbatasan.

“Sekaligus untuk menjaring aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Kepala Pos di aula Perbatasan Motamasin Kabupaten Malaka,” katanya.

Benediktus yang biasa disapa Kaka Beni ini, mengatakan bahwa hasil pemantauannya itu, akan dijadikan sebagai isu bersama untuk dikawal pada tingkat nasional antara PMKRI dan organisasi Cipayung lainnya.

"Kami sebagai organisasi mahasiswa tentunya menjadi tanggung jawab kami untuk selalu mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, karena wilayah perbatasan adalah wajah negara Republik Indonesia,” tegas Beni.

Sementara Kepala PLBN Motamasin Renold Uran mengapresiasi kunjungan Ketua Presidium PP PMKRI di Motamasin, dan menyebutkan bahwa pasca Inpres Pembangunan Tujuh PLBN Tahun 2015 kawasan perbatasan NKRI-RTDL terus berbenah.

“Hal ini disesuaikan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu misinya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dimana salah satu mengejawantahnya adalah membangun PLBN yang tidak hanya berfungsi, mempadupadankan pelayanan di perbatasan tetapi juga sebagai marwah negara di wilayah Perbatasan,” ujar Renold.

Renold menjelaskan bahwa masih banyak isu di wilayah perbatasan yang perlu menjadi perhatian, seperti perdagangan ilegal antar negara, Narkoba, dan Perdagangan orang.

Namun begitu, sejauh ini kata Renold, tidak terjadi di PLBN Motamasin, meski terkadang masih ada pelintas illegal.

“Namun itu dilakukan semata-mata soal urusan adat dan keluarga sehingga Pemerintah telah mengambil kebijakan dengan memberikan Pas Lintas bagi mereka yang tidak memiliki paspor, cukup membawa rekomendasi dari desa sudah bisa diberikan Pas Lintas untuk diijinkan masuk ke wilayah Timor Leste sejauh 10 km,” pungkasnya.