Sekilas Info

ICW Kritik UU Penyitaan Aset, Soroti Penghapusan Aturan Kekayaan Tidak Wajar

JAKARTA, DAILYKLIK.id — Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik Undang-Undang Penyitaan Aset yang disahkan DPR pada Kamis (19/11/2026). ICW menyoroti penghapusan ketentuan penyitaan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya serta proses pembahasan yang dinilai kurang transparan kepada publik.

Dalam dokumen berjudul “Catatan Kritis tentang RUU Penyitaan Aset: Tolak RUU Penyitaan Aset Palsu”, ICW menyatakan mendukung instrumen penyitaan aset untuk memulihkan kerugian negara. Namun, organisasi tersebut menilai sejumlah ketentuan dalam undang-undang yang disahkan justru menghilangkan instrumen penting pemberantasan korupsi.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak dimasukkannya ketentuan mengenai pengayaan ilegal atau kekayaan yang tidak wajar. Padahal, dalam rancangan pemerintah pada 2023, ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 5.

Menurut ICW, aturan itu diperlukan untuk menelusuri aset pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilannya atau tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

ICW juga mempersoalkan proses pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Organisasi itu menyebut rancangan undang-undang, naskah akademik, dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak dibuka secara resmi melalui saluran DPR maupun sistem informasi legislasi.

Selain itu, dokumen hasil kerja Tim Perumusan dan Tim Sinkronisasi per 16 November 2026 disebut hanya beredar secara terbatas. Kondisi tersebut dinilai membatasi ruang publik untuk memberikan masukan secara bermakna. “Partisipasi yang memilih peserta dan menutup skenario bukanlah partisipasi yang bermakna,” demikian salah satu catatan ICW.

Selanjutnya 1 2 3
Penulis: Dwi
Editor: Dedy Hutajulu
Photographer: Dokumen Dailyklik

Baca Juga