ICW Kritik UU Penyitaan Aset, Soroti Penghapusan Aturan Kekayaan Tidak Wajar
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya menjelaskan bahwa ketentuan pengayaan ilegal tidak dimasukkan karena memunculkan perdebatan mengenai potensi pertentangannya dengan hak asasi manusia.
Ia mengatakan telah membandingkan pengaturan serupa di sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Habiburokhman juga menyebut adanya putusan Mahkamah Konstitusi Jerman terkait ketentuan pengayaan ilegal.
“Jika saya tidak salah, pengayaan ilegal juga digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi di Jerman,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (19/11/2026).
Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan perdebatan mengenai arah pengaturan penyitaan aset: di satu sisi sebagai instrumen pemulihan kerugian negara, di sisi lain menyangkut perlindungan hak warga negara, kepastian hukum, serta independensi lembaga pengelola aset.








Komentar