BPSDM Sumut Dorong DPRD Simalungun Kawal Anggaran Berdampak

MEDAN, DAILYKLIK.id — Besarnya anggaran yang terserap belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD perlu memastikan setiap belanja publik menghasilkan manfaat nyata, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan hingga kelancaran mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian.

Pesan itu mengemuka dalam pembukaan Bimbingan Teknis bagi Anggota DPRD Kabupaten Simalungun di Hotel Grand Mercure Medan, Senin (12/10/2026). Kegiatan bertema *Analisis Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Kinerja untuk Mendukung Fungsi Pengawasan* tersebut diarahkan untuk memperkuat kapasitas anggota legislatif dalam mengawal perencanaan, alokasi anggaran, dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara Agustinus Panjaitan mengatakan, keberhasilan pembangunan semestinya diukur dari perubahan yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari tingginya penyerapan anggaran.

Menurut dia, belanja daerah perlu diarahkan pada prioritas yang memberikan hasil terukur. Peningkatan akses pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan, serta kelancaran transportasi dan distribusi hasil pertanian menjadi sejumlah indikator yang dapat digunakan untuk menilai manfaat pembangunan.

Karena itu, pengawasan DPRD perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi hasil program. Penggunaan data yang memadai, ketepatan menentukan prioritas belanja, dan integritas dalam pengambilan keputusan menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) digunakan secara bertanggung jawab.