LPA Deli Serdang Soroti R-APBD 2027, Kepemilikan KIA Anak Baru 27,85 Persen

Penanganan anak saat bencana juga perlu mencakup pendataan, reunifikasi keluarga, pengungsian ramah anak, pencegahan kekerasan dan eksploitasi, pelayanan kesehatan, dukungan psikososial, serta keberlanjutan pendidikan.

Untuk memastikan seluruh agenda tersebut berjalan, LPA mendorong Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan Audit Kebijakan dan Anggaran Pemenuhan Hak Anak sebagai bahan evaluasi R-APBD 2027.

Audit tersebut diharapkan memeriksa kesesuaian antara kebutuhan anak, perencanaan program, alokasi dan realisasi anggaran, jangkauan penerima manfaat, hingga dampak pelayanan.

“LPA menghargai setiap capaian pemerintah daerah. Namun, apresiasi tidak berarti menghentikan kritik, dan kritik bukan berarti meniadakan kerja baik yang sudah dilakukan,” ujar Junaidi.

Ia meminta setiap OPD menyampaikan data terbaru, target tahunan, indikator keberhasilan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Menurutnya, anggaran daerah harus memastikan anak memperoleh pelayanan, identitas, lingkungan pendidikan yang aman, dan perlindungan ketika menghadapi bencana.

LPA menegaskan keberhasilan pembangunan Kabupaten Layak Anak tidak cukup diukur dari penghargaan atau jumlah program yang dibentuk. Ukuran lainnya adalah sejauh mana anggaran daerah menjangkau anak-anak yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan secara langsung.