Pendapatan Sumut Naik Rp 1,29 Triliun, Belanja Daerah Bertambah Rp 1,658 Triliun

Dengan angka tersebut, nilai belanja dalam rancangan P-APBD lebih besar daripada pendapatan daerah. Selisih ini menjadi bagian penting dalam membaca struktur pembiayaan anggaran, meskipun rincian sumber pembiayaan untuk menutup selisih tersebut tidak dijabarkan dalam keterangan rapat.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumut Ihwan Ritonga itu, sejumlah anggota dewan juga mendorong pemerintah provinsi mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung pembangunan daerah.

Ketua Fraksi PAN DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap menilai hasil evaluasi Kemendagri secara umum tidak mengubah rancangan P-APBD secara signifikan. Namun, ia meminta Pemprov Sumut terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan transfer anggaran, terutama karena kebutuhan pemulihan pascabencana masih harus ditangani.

Yahdi juga mengusulkan penjajakan pinjaman daerah dan pendekatan kepada PT Inalum terkait kemungkinan pemutihan utang Pemprov Sumut.

Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut Benny Sihotang mendorong pemerintah daerah menjajaki berbagai alternatif pembiayaan, seperti pinjaman daerah, penerbitan obligasi, serta kerja sama dengan Bank Sumut dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).