Banjir 2025 Jangan Jadi Arsip, KAMMI Medan Desak Pemko Perkuat Antisipasi

Pada Desember 2025, Rico juga menyatakan penguatan BPBD perlu dilakukan hingga tingkat kecamatan, kelurahan, dan kepala lingkungan. Pemko saat itu menyebut rencana pembentukan unit pelayanan teknis BPBD di wilayah yang dinilai rawan banjir, terutama kawasan Medan Utara.

KAMMI Medan mendorong agar langkah tersebut tidak berhenti pada perencanaan. Organisasi mahasiswa itu meminta pemeliharaan drainase, pemantauan kawasan rawan banjir, penguatan sistem peringatan dini, kesiapan posko dan peralatan evakuasi, serta koordinasi antara Pemko Medan, BPBD, kecamatan, kelurahan, dan masyarakat dilakukan secara berkelanjutan.

KAMMI juga mendorong keterbukaan informasi mengenai program dan anggaran pengendalian banjir. Menurut organisasi tersebut, informasi itu penting agar masyarakat dapat mengetahui langkah yang telah dilakukan sekaligus ikut mengawasi pelaksanaannya.

“Pemerintahan yang hadir adalah pemerintahan yang mampu membaca risiko sebelum menjadi bencana. Karena itu, kami berharap pengalaman tahun lalu tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan, kesiapan, dan tindakan nyata,” kata Azli.

KAMMI Medan berharap penanganan banjir tahun ini tidak hanya berorientasi pada respons setelah bencana terjadi. Pengalaman banjir 2025 dinilai perlu menjadi dasar untuk memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan warga di Kota Medan.