Ketua Dewan Adat Wanam Dorong Perdasus Perlindungan Masyarakat Adat di Tengah PSN

"Peraturan ini bukan untuk menghambat investasi atau pembangunan. Justru sebaliknya, regulasi akan menjadi pedoman agar pembangunan berjalan dengan tertib, menghormati hak masyarakat adat, dan memberi manfaat yang adil bagi semua pihak," katanya.

Yohanes menilai kawasan Wanam yang tengah berkembang melalui pelaksanaan PSN akan mengalami perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan. Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan yang mampu mengantisipasi dampak tersebut agar masyarakat adat tidak kehilangan ruang hidup, identitas budaya, maupun kesempatan berkembang.

Selain perlindungan hukum, Yohanes juga menekankan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan pemberdayaan bagi generasi muda Orang Asli Papua. "Anak-anak kami harus menjadi penerus yang menikmati hasil pembangunan, bukan menjadi kelompok yang tertinggal. Pendidikan adalah bekal utama agar mereka mampu bersaing, mengelola potensi daerahnya, dan tetap menjaga nilai-nilai adat yang diwariskan leluhur," ungkapnya.

Ia juga meminta agar lembaga adat dilibatkan dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat adat akan memperkuat legitimasi sosial pembangunan sekaligus meminimalkan potensi konflik.

"Kami ingin pembangunan menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya perlindungan hukum yang jelas, pembangunan dapat berjalan lebih baik, masyarakat merasa dihargai, dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh Orang Asli Papua," pungkasnya.