GMNI Sumut Ingatkan Kritik Terhadap TNI Harus Tepat Sasaran, Demokrasi dan Ketertiban Harus Seimbang

Menurutnya, pembahasan mengenai kebijakan pertahanan maupun posisi militer dalam kehidupan bernegara merupakan kewenangan pemerintah dan DPR melalui proses konstitusional. “Kalau berbicara soal kebijakan militer, itu bukan keputusan satuan di daerah. Ada mekanisme dan lembaga negara yang memiliki kewenangan,” jelasnya.

Ia mengingatkan agar kritik tidak diarahkan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan. Menurut Berry, prajurit di lapangan tidak seharusnya menjadi sasaran kritik atas kebijakan yang ditentukan oleh pembuat keputusan. “Dalam negara hukum, pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan harus dibedakan,” ujarnya.

Berry juga menegaskan bahwa kritik mahasiswa terhadap kebijakan negara merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Namun, ia berharap kritik tersebut dibangun melalui kajian, argumentasi, dan data yang kuat. “Kritik adalah hak mahasiswa, tetapi harus berbasis pemikiran dan fakta. Jangan sampai kritik berubah menjadi tuduhan terhadap institusi tanpa memahami persoalan secara menyeluruh,” katanya.