37 Ribu Mahasiswa di Papua Putus Kuliah, LLDIKTI Soroti Minimnya Dukungan Daerah

Ia menegaskan, pemerintah daerah seharusnya ikut turun tangan. Apalagi undang-undang jelas mengamanatkan daerah untuk membiayai pendidikan tinggi, termasuk melalui dana Otsus.

“Kalau pusat bisa memberikan KIP, kenapa pemerintah daerah tidak? Dana Otsus seharusnya bisa dialokasikan untuk beasiswa dan juga tunjangan profesi dosen,” tegas Suriel.

Kondisi ini, menurutnya, menjadi peringatan serius. Tanpa intervensi nyata, ribuan mahasiswa Papua akan kehilangan kesempatan meraih pendidikan tinggi, dan pada akhirnya berdampak pada masa depan pembangunan daerah.