Indonesia (Memang) Perlu Perubahan Menyeluruh dan Mendasar

Oleh: Ton Abdillah Has

Aksi demontrasi yang disertai tindakan anarkisme massa pada akhir Agustus 2025 lalu membuka mata kita bahwa bangsa ini memerlukan perbaikan radikal. Kusut yang belum terurai di tengah beban ekonomi masyarakat, yang dibumbui perilaku tak peka sejumlah elit politik, akhirnya memicu amarah publik. Meski sayangnya, protes ini ditunggangi kelompok yang gelisah dan marah akibat akselerasi rezim Prabowo dalam menata ulang ekonomi, politik dan hukum.

Sejak dilantik menjadi Presiden pada Oktober 2024 lalu, Prabowo memang mewarisi kerusakan yang demikian besar. Ketimpangan ekonomi yang menganga lebar, kemiskinan, pengangguran, kerusakan hukum, merajalelanya korupsi, kebocoran kekayaan alam, serta rusaknya lingkungan hidup hanyalah sekelumit diantara akumulasi persoalan.

Situasi ini nampaknya yang mendorong rezim Prabowo langsung menggebrak lewat sejumlah langkah berani. Penghematan anggaran ekstrim, pemberantasan korupsi besar-besaran yang dipimpin Kejaksaan Agung ditengah keroposnya peran KPK dan kepolisian, pembentukan BPI Danantara guna optimalisasi BUMN dan investasi ekonomi, penataan ulang sektor kehutanan dan tambang yang ditandai penyitaan jutaan hektar lahan ilegal, merupakan diantaranya.

Termasuk pula kebijakan "agak tertutup" seperti evaluasi ulang atau penghentian konsesi pada sektor tambang, perkebunan dan kehutanan, energi, serta proyek strategis yang dipandang kurang memberi faedah bagi masyarakat luas dan beresiko bagi lingkungan atau membebani anggaran, termasuk dibantarkannya pembangunan IKN.

Langkah-langkah berani ini tentunya juga menimbulkan konsekuensi. Upaya penghematan anggaran misalnya, telah menambah tekanan ekonomi masyarakat mengingat besarnya pengaruh APBN pada pertumbuhan ekonomi. Demikian pula langkah pengetatan hutang pemerintah serta dicabutnya deviden BUMN dari penerimaan negara membuat Sri Mulyani yang tak kreatif memaksakan perluasan sumber penerimaan pajak yang membebani masyarakat.