Ketua Umum KNPI : Revisi KUHAP Penting untuk Ciptakan Keadilan dan Keseimbangan Hukum

Revisi UU KUHAP, lanjut Haris, harus memperkuat institusi Polri, sehingga hasil revisi dapat memperkuat dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berkeadilan.

Ia menekankan bahwa proses revisi KUHAP harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat umum, agar revisi KUHAP dapat berjalan transparan dan akuntabel.

“Pembahasan RUU KUHAP ini harus terbuka, melibatkan partisipasi publik, dan dilakukan dengan akuntabilitas yang tinggi,” tegas Haris.

Selain itu, Ketua Umum DPP KNPI Periode 2019 - 2025 mengingatkan pentingnya dukungan terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum.

Dia berpendapat bahwa revisi KUHAP harus dapat memperkuat institusi Polri agar lebih profesional dan berkeadilan dalam menjalankan tugas - tugas Kepolisian itu sendiri.

“Revisi KUHAP ini harus memperkuat Polri agar bisa menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan berkeadilan,” ujarnya.

Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendorong pembaruan hukum acara pidana guna menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berorientasi pada kepastian hukum.

"Mari kita kawal revisi UU KUHAP ini untuk ciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkepastian hukum, dan harus utamakan prinsip restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana ringan, sehingga proses hukum tidak hanya berfokus pada aspek pemidanaan, tetapi juga pada solusi yang lebih konstruktif bagi semua pihak," ujarnya.