Konflik Buaya dan Manusia di Aceh Singkil, Azmi: Kewenangan Penanganan Masih Belum Jelas

Azmi mengatakan, hingga saat ini, petunjuk teknis atau peraturan turunan dari UU tersebut belum ada, sehingga penanganan konflik masih berada di tingkat pemerintah pusat.

"Kita sudah beberapa kali mengajukan permohonan, misalnya untuk penangkaran atau pengurangan populasi buaya melalui penangkapan, tetapi tidak ada tanggapan. Bahkan, izin untuk menembak buaya secara ekstrem pun tidak diberikan. Bagaimana bisa menangani jika kewenangan kita tidak ada? Jika kita sembarangan bertindak, tantangannya, pidana," jelas Azmi.

Azmi meminta Kepala Dinas Perikanan setempat untuk menyurati Gubernur Aceh selaku wakil pemerintah pusat, meminta langkah-langkah perlindungan bagi masyarakat.

Menurutnya, hal ini tidak hanya terjadi di Aceh Singkil, tetapi juga di kabupaten dan kota lain di Aceh. "Kita meminta program perlindungan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah," tambahnya.