KPPU Kanwil I Medan Dukung Rencana Pemerintah Tunjuk BUMN Distributor Minyakita

Dia menilai kebijakan-kebijakan operasi pasar pemerintah, seperti pasar murah dan sebagainya, belum cukup kuat untuk mengendalikan harga minyak goreng di Sumut, khususnya Minyakita. Diperlukan segera langkah untuk mengatasi pengecer atau pedagang yang memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga Minyakita di atas HET.

Jika langkah itu tidak segera dilakukan, dia khawatir para pengecer atau pedagang akan menjual Minyakita semakin jauh di atas HET. Apalagi jika harga CPO dunia terus mengalami kenaikan.

Bahkan dia menilai akan lebih baik jika pemerintah menugaskan BUMN yang ditunjuk untuk mendistribusikan Minyakita kepada masyarakat secara langsung. Tidak lagi melalui rantai distribusi yang lain karena akan kembali membuka peluang penjualan di atas HET.

Hal itu agar ketentuan HET dan sasaran subsidi dapat lebih bisa dipastikan. Ridho menilai penugasan itu juga tidak melanggar UU Antimonopoli sebab Minyakita merupakan produk minyak goreng yang disubsidi dan harganya ditentukan pemerintah.