Netralitas ASN di Deliserdang dan Taput Jadi Sorotan Pj Gubernur Sumut

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat menerima 403 laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pemilu 2024. Dari jumlah tersebut sebanyak 183 ASN terbukti melanggar netralitas.

Dari jumlah itu, sebanyak 97 orang atau 53% di antaranya sudah dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan dengan saat Pilkada 2020.

Pada Pilkada 2020 yang diikuti 270 Daerah, tercatat sebanyak 2.034 ASN dilaporkan melanggar netralitas. Dan dari jumlah itu, sebanyak 1.597 orang atau 78,5% di antaranya terbukti melanggar netralitas.

Meski jumlah pelanggar jauh berkurang, tetapi KASN mencatat tindakan pelanggarannya semakin nekat. Modusnya mulai dari penggunaan sumber daya birokrasi, merekayasa regulasi, mobilisasi sumber daya manusia hingga alokasi anggaran.

Kemudian berbentuk bantuan program serta penggunaan fasilitas sarana/prasarana untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon. Selain nekat, ketidaknetralan pun dilakukan secara sistemik, masif dan terstruktur.