Moeldoko Ajukan PK, Demokrat Berdarah
Moeldoko Ajukan PK, Demokrat Berdarah
Oleh: *Sutrisno Pangaribuan
Ancaman terhadap lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman terus berlanjut. Jika sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), saat ini dialamatkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI).
Partai Demokrat kubu Mayor TNI Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengancam akan berkumpul di Jakarta untuk mengawal sidang peninjauan kembali (PK) di MARI, yang diajukan Partai Demokrat kubu Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko.
Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat, Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengatakan, aksi tersebut sebagai bentuk dukungan moral terhadap MARI. Harapannya, keputusan yang diambil nantinya terhindar dari intervensi kubu manapun.
Pernyataan tersebut disampaikan Hinca di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023). Hinca mengatakan, perkara dengan Moeldoko ini sebagai suatu “perampokan hingga pembegalan”. Apa yang dilakukan mantan Panglima TNI disebut dapat membahayakan demokrasi.
Hinca mengatakan bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ), Presiden RI ke-6, ayah dari Ketum Partai Demokrat, AHY dan kader partai akan turun ke jalan untuk mengawal MARI. Presiden ke-6 RI itu akan memimpin aksi damai mengawal putusan PK.
Baca juga: Ingin Menang Pilpres 2024, Parpol Pendukung Ganjar Pranowo Jangan Sombong!
Baca juga: MUI Sumut Surati Pimpinan Ormas, Kuasa Hukum MPTTI: Jangan Provokatif
Selanjutnya jika nantinya MARI mengabulkan PK yang diajukan Moeldoko, SBY, kembali akan turun kembali bersama seluruh kader Demokrat.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan Demokrat akan menggerakkan kekuatan rakyat, atau "people power" jika MARI memutuskan mengabulkan peninjauan PK Moeldoko.
Benny menyebut PK yang diajukan Moeldoko tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Jika MARI benar-benar mengabulkan PK Moeldoko dan Presiden Joko Widodo tetap tidak mengambil tindakan, maka hal itu menjadi bukti bahwa Jokowi cawe- cawe.
Posisi Moeldoko sebagai anggota Kabinet Jokowi, dijadiakan alasan menuduh Jokowi. Benny menyatakan tidak mungkin Jokowi tidak mengetahui upaya PK yang dilakukan oleh Moeldoko.