Menkeu Sri Mulyani Didesak KNPI Pecat Dirjen Pajak dan Bea Cukai
Haris Pertama mendorong agar KPK dan Kejaksaan Agung harus segera tindak tegas pada kasus tersebut.
"Kami mendorong KPK dan Kejagung tegas dan serius melakukan pemeriksaan kepada para pejabat Kemenkeu khususnya pejabat DJP dan Ditjen Bea Cukai yang memiliki harta kekayaan tidak wajar," ujarnya.
"Hal ini menodai kepercayaan masyarakat yang selama ini taat membayar pajak, jangan hanya berdasarkan laporan LHKPN tapi harus detail berdasarkan asal usulnya," lanjutnya.
Baca juga:
Gibran Rakabuming Diusulkan Cawapres Wakili Suara Pemuda
Kasus Rafael Alun dan Eko Darmanto, ujar Haris, sebagai pejabat level eselon III ulmembuka mata publik betapa ironisnya kehidupan glamor pejabat Kementerian Keuangan.
"Bayangkan pegawai Kemenkeu sangat ironis, mereka tidak peka dengan gaya hedon dan glamor kehidupannya di tengah masyarakat kita sedang bangkit dalam keterpurukan pasca Pandemi Covid19," jelasnya.
Lanjut Haris menyebutkan, bahwa persoalan kehidupan glamor dan harta kekayaan tidak wajar pejabat Kemenkeu ini jadi pintu masuk pentingnya Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
Baca juga:
Kejati Sumut Amankan DPO Terpidana Penggelapan Uang Rp3 Miliar
"Negara kita dalam kondisi prihatin bangkit dari krisis pasca pandemi dan efek krisis ekonomi global, kok bisa-bisanya pejabat DJP dan Bea cukai hidup glamor, berarti ini ada yang salah dalam sistem birokrasinya, tunjangan kinerja mereka sudah besar tapi harta aktual dengan laporan LHKPN sangat berbeda," tegasnya.
Komentar