Dewan Pers Sebut Regulasi Hak Cipta Jurnalistik Bukan Sikap Anti Platform Digital

Yang tak kalah penting, regulasi ini juga menegaskan agar kedua pihak dapat menjalin kolaborasi untuk membangun jurnalisme dan ruang publik yang berkualitas, beradab, serta beretika dalam konteks ruang publik yang sesuai dengan nilai-nilai NKRI dan Pancasila.

"Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana kolaborasi ini berkontribusi pesat terhadap upaya untuk membangun good journalism, good content, ruang publik yang beradab," ujar Agus.

Sejumlah negara telah memiliki regulasi yang mendukung media jurnalistik di tengah disrupsi teknologi. Australia, misalnya, pada awal tahun ini mengesahkan undang-undang "News Media Bargaining Code" sehingga perusahaan media massa dapat bernegosiasi terkait harga konten jurnalistik yang dimuat di platform digital global.

"Publisher rights itu bukan hanya di Indonesia, itu menjadi fenomena global. Di Eropa, Australia, dan sekarang negara-negara lain, Kanada dan lain-lain, juga mengadopsi dalam konteks nasionalitas mereka," tukas Agus seperti dilansir dari Antara.