Relevansi Belanja Iklan Nasional Terhadap Kesejahteraan Pers Lokal

Demikian, perusahaan dan insan pers terpaksa menggadaikan idealismenya demi keberlangsungan perusahaan dan menyambung hidup.

Hal tersebut tentunya mengurangi independensi dan mutu pers itu sendiri.

Didalam pasal 10 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, perusahaan pers wajib menjamin kesejahteraan baik dalam kepemilikan saham, pembagian laba, serta bentuk lainnya.

Namun melihat kondisi tersebut, masih terdapat perusahaan pers yang kesulitan dalam memenuhi jaminan tersebut.

Kedudukan pers sebagai supremasi hukum dalam pilar keempat demokrasi memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan bangsa dan negara.

Untuk itu perusahaan pers nonmainstream perlu didukung dalam mendongkrak kualitas industri media yang dikelola.

Dengan demikian pemerintah perlu mengatur kebijakan berkaitan dengan belanja iklan agar dampaknya tidak hanya dipusat tetapi juga ditersalurkan ke daerah.