1. Beranda

Rieke Diah Pitaloka Desak Pencabutan WUP di Perairan Ujung Kulon

Oleh ,

Jakarta, DAILYKLIK.id - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah mencabut Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Penetapan wilayah perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dinilai berisiko mengancam kawasan konservasi, habitat Badak Jawa, serta kehidupan masyarakat pesisir.

Desakan itu disampaikan Rieke dalam rangkaian rapat kerja dengan Menteri Hak Asasi Manusia dan rapat dengar pendapat bersama Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas HAM, serta Komnas Perempuan, Selasa (17/11/2026).

Rieke menilai penetapan WUP tidak boleh dipandang semata-mata sebagai urusan administratif pertambangan. Meski status WUP belum berarti izin untuk melakukan penambangan, pemerintah dinilai tetap harus mengantisipasi risiko sejak penetapan wilayah, bukan menunggu sampai kerusakan lingkungan terjadi.

Menurut dia, penetapan wilayah pertambangan di sekitar TNUK berpotensi berdampak terhadap kelestarian habitat Badak Jawa, ruang tangkap nelayan, penghidupan masyarakat pesisir, hingga hak generasi mendatang atas lingkungan yang lestari.

Rieke juga merujuk pada amanat konstitusi, antara lain Pembukaan UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F, Pasal 18B ayat (2), serta Pasal 33 ayat (3) dan (4). Ketentuan tersebut, menurut dia, menjadi landasan perlindungan lingkungan, keterbukaan informasi, pengakuan hak masyarakat, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat.

Ia turut menyoroti Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2025 yang disebut mengarahkan perairan Kawasan TNUK sebagai kawasan lindung. Karena itu, Rieke meminta pemerintah membuka koordinat wilayah dan kajian ekologis agar penetapan WUP dapat diuji secara transparan.

Berita Lainnya