Rieke Diah Pitaloka Desak Pencabutan WUP di Perairan Ujung Kulon
Dalam rekomendasinya, Rieke meminta pencabutan Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, bukan sekadar penundaan pemberian izin. Ia juga meminta agar tidak ada penetapan maupun proses perizinan lanjutan sebelum legalitas, koordinat, dan aspek keselamatan ekologis dapat dibuktikan secara terbuka.
Selain itu, pemerintah didesak membuka koordinat digital, peta wilayah darat dan laut, serta kajian lingkungan dan hak asasi manusia. Kajian tersebut perlu diuji secara independen dengan melibatkan warga, nelayan, perempuan, masyarakat adat, dan pengelola TNUK.
Rieke juga menekankan pentingnya jaminan hak masyarakat atas air, pangan, kesehatan, budaya, dan ruang tangkap. Perlindungan terhadap kawasan pesisir, habitat Badak Jawa, serta kepentingan generasi mendatang harus menjadi bagian dari pengawasan DPR dan lembaga-lembaga HAM.
Ia turut mendorong agar Rancangan Undang-Undang HAM memuat penguatan uji tuntas korporasi, pencegahan pelanggaran, dan mekanisme pemulihan.
Desakan tersebut mengemuka dalam kampanye bertajuk #SaveTamNasUjungKulon dan #TolakKepmenWUPUjungKulon. Rieke menyerukan agar kepentingan konservasi dan keselamatan masyarakat didahulukan sebelum pemerintah memberikan kepastian bagi investasi pertambangan.








Komentar