LPA Soroti Permintaan Pemindahan Anak Usai Insiden di RA Batang Kuis
LPA mengingatkan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin hak anak memperoleh perlindungan dari kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif.
LPA juga menyoroti ketentuan mengenai larangan diskriminasi, penelantaran, perlakuan salah, dan kekerasan terhadap anak. Meski demikian, lembaga tersebut menegaskan bahwa kepala RA maupun yayasan tidak otomatis dapat dinyatakan bersalah hanya karena adanya permintaan pemindahan.
Pertanggungjawaban hukum, menurut LPA, harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran atau tindak pidana.
Atas persoalan tersebut, LPA mendesak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang memeriksa kebijakan kepala RA dan yayasan, termasuk mengklarifikasi proses pemindahan anak serta tujuan pertemuan dengan orang tua murid lainnya.
Pemeriksaan juga diminta mencakup pengawasan kegiatan luar sekolah, standar operasional prosedur keselamatan, jumlah peserta didik dalam kelas, dan kecukupan pendampingan. LPA turut meminta agar kondisi kesehatan dan kebutuhan pemulihan psikologis anak diperhatikan.
LPA menegaskan hak anak untuk melanjutkan pendidikan harus dijamin tanpa stigma, diskriminasi, maupun pengucilan. Jika ditemukan pelanggaran, Kemenag diminta mengambil tindakan pembinaan atau administratif sesuai kewenangannya. Dugaan tindak pidana juga perlu diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.








Komentar