Sudah Seminggu, Kepastian Kompensasi Korban Keracunan MBG Karo Belum Jelas

MEDAN, DAILYKLIK.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Sumatera Utara meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera memberikan kepastian tindak lanjut penanganan kasus dugaan keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karo. Permintaan ini disampaikan setelah satu minggu sejak aspirasi korban dan orang tua disampaikan langsung kepada BGN di Jakarta, namun belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.

Kasus tersebut berdampak terhadap sejumlah siswa di Berastagi dan sekitarnya. Salah satu korban yang mendapat perhatian karena kondisi kesehatannya berlanjut adalah Febiola Br Purba, siswi SMK Swasta Bersama Berastagi. Selain meminta pemulihan kesehatan korban, orang tua juga menuntut pemeriksaan kesehatan secara berkala, tindak lanjut hasil laboratorium, kepastian proses hukum, serta kompensasi atas dampak yang dialami keluarga. Hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Sumatera Utara sebelumnya menemukan Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli pada sejumlah sampel makanan yang diperiksa.

Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs. Rapidin Simbolon, M.M., mengatakan pihaknya menghargai BGN yang telah menerima aspirasi tersebut dan menyatakan akan melakukan koordinasi. Namun, koordinasi tersebut menurutnya harus segera menghasilkan tindak lanjut yang dapat memberikan kepastian kepada korban dan keluarga.

“Sudah satu minggu aspirasi ini disampaikan langsung kepada BGN. Kami menghargai bahwa BGN menerima dan menyatakan akan melakukan koordinasi, tetapi sekarang yang ditunggu masyarakat adalah hasil dari koordinasi tersebut. Jangan sampai setelah masyarakat datang menyampaikan penderitaan dan tuntutannya, kemudian mereka kembali menunggu tanpa kepastian. Kalau memang harus melibatkan kementerian dan lembaga lain, silakan dikoordinasikan, tetapi jangan sampai tuntutan masyarakat berhenti hanya karena menunggu koordinasi. PDI Perjuangan akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan mengenai bentuk pertanggungjawaban dan kompensasi bagi para korban,” ujar Rapidin, Selasa (22/09/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Karo sekaligus Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Karo, Iriani Tarigan, mengatakan aspirasi yang dibawa ke BGN merupakan suara para orang tua yang berharap anak-anak mereka mendapatkan penanganan hingga pulih. Ia juga meminta hasil pemeriksaan laboratorium yang sudah tersedia ditindaklanjuti secara terang dalam penanganan kasus.