Keracunan MBG Berulang, Sutarto Minta BBPOM Perkuat Pengawasan

Sutarto mengatakan, menurut pemahamannya terhadap ketentuan tersebut, pengawasan perlu dilakukan sejak tahap persiapan, bahan baku, rantai pasok, distribusi hingga makanan disajikan kepada penerima manfaat. “Pengawasan yang dilakukan dari tahap persiapan, uji bahan mentah, rantai pasok distribusi serta pelaksanaannya,” katanya.

Investigasi hingga Transparansi Hasil Laboratorium

Sutarto juga mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan BPOM, termasuk BBPOM di Medan. Menurut dia, koordinasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan edukasi keamanan pangan, pencegahan risiko berbasis kajian, serta kapasitas unit pelaksana teknis BPOM.

“Perlu adanya investigasi insiden, transparansi uji lab, penelusuran rantai pasok, tindakan koreksi, dan penindakan pasca-temuan,” ujarnya.

Sutarto berpandangan, tanpa penguatan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan yang ketat, risiko gangguan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dapat kembali terjadi.

Ia secara khusus menyoroti pengelolaan rantai pasok, penyimpanan makanan, distribusi, serta penyajian yang higienis. “Terutama soal desain rantai pasok, aturan penyimpanan suhu ruang yang tidak boleh melebihi batas aman 4 jam, serta pola distribusi makanan dan penyajian yang higienis,” pungkasnya.

BPOM sendiri menyatakan pengawasan keamanan pangan MBG dilakukan secara menyeluruh, termasuk melalui jejaring unit pelaksana teknis di daerah. Pada Mei 2026, BPOM dan Badan Gizi Nasional juga menandatangani kerja sama untuk memperkuat pengawasan, pengujian pangan, serta pembinaan dan pelatihan bagi SPPG.