Sutarto Dorong Pembangunan Rendah Karbon Sumut Libatkan Masyarakat dan Sesuai Karakter Daerah
MEDAN, DAILYKLIK.id — Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto mendorong penguatan peran masyarakat dalam penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Sumatera Utara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah. Hal itu disampaikan Sutarto saat menerima perwakilan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan PT Hatfield Indonesia di ruang kerjanya, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan tersebut membahas pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim ke dalam regulasi daerah. Kebijakan itu nantinya diharapkan dapat terintegrasi secara sistematis dalam RPJMD, Renstra, RKPD, hingga APBD Provinsi Sumatera Utara.
Sutarto menyambut baik usulan program Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Namun, ia menilai implementasinya membutuhkan kajian lebih mendalam karena pelaksanaannya akan bersentuhan langsung dengan pemerintah kabupaten dan kota serta masyarakat di masing-masing daerah. “DPRD Sumut dalam hal ini menerima usulan PRKBI ini yang nantinya menghasilkan Perda Sumatera Utara. Namun mengingat teknis pelaksanaan di pemerintah kabupaten dan kota, maka perlu ada kajian lebih dalam bagaimana penguatan peran serta masyarakat lokal dan juga penyesuaian karakteristik daerah yang berbeda,” kata Sutarto.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumut itu mengatakan, kondisi geografis, sosial, budaya, hingga potensi ekonomi di Sumatera Utara sangat beragam. Karena itu, menurut dia, penerapan kebijakan rendah karbon tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. “Daerah perkotaan misalnya, biasanya permasalahan sampah dan limbah industri. Tantangannya berbeda dengan daerah Deli Serdang, Sergai dan Simalungun di mana ada sektor pertanian, perkebunan di sana. Juga daerah pesisir pantai timur dan pantai barat Sumatera Utara,” ujarnya.
Sutarto juga mendorong pelibatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kelompok yang dapat dilibatkan antara lain komunitas adat, kelompok tani, kelompok nelayan, dan PKK.