Mini Kompetisi E-Katalog Dinilai Perlu Dipahami dalam Perubahan Tata Kelola Pengadaan

JAKARTA, DAILYKLIK.id — Perubahan tata kelola Katalog Elektronik membawa konsekuensi terhadap cara pemerintah memilih penyedia barang dan jasa. Salah satu mekanisme yang perlu dipahami adalah Mini Kompetisi, terutama ketika terdapat lebih dari satu penyedia yang menawarkan produk sesuai kebutuhan pemerintah.

Hal itu menjadi salah satu materi yang dibahas dalam Sharing Session Alatan Asasta Indonesia bertajuk “Alur Praktis Mini Kompetisi: Cara Memilih Vendor yang Tepat” yang digelar secara daring, Kamis (10/9/2026).

Founder dan CEO Alatan Indonesia Harmada Sibuea, M.Sc., M.H., dalam sesi tersebut membahas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik.

Menurut Harmada, regulasi tersebut menandai perkembangan dalam pengelolaan Katalog Elektronik. Katalog tidak lagi semata digunakan untuk menampilkan produk, tetapi juga menjadi bagian dari instrumen pengadaan pemerintah.

Dalam sesi itu dijelaskan tiga metode e-purchasing, yakni Pembelian Langsung, Negosiasi Harga, dan Mini Kompetisi. Sebelum menentukan metode, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) perlu melakukan analisis pasar dengan memperhatikan sejumlah aspek, termasuk ketersediaan dan karakteristik barang atau jasa yang akan dibeli.