MPSI Soroti Masa Depan Papua: Perlindungan Warga Sipil Harus Jadi Prioritas Pembangunan

JAKARTA, DAILYKLIK.id -  Pembangunan Papua tidak cukup hanya berbicara soal infrastruktur dan keamanan. Perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi dasar utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, konflik, dan pembangunan di Tanah Papua.

Hal tersebut disampaikan Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) Noor Azhari dalam diskusi publik bertema “Perlindungan Warga Sipil, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan Pembangunan Papua” di Graha MPSI, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (12/6/2026).

Menurut Noor, Papua merupakan persoalan yang kompleks dan tidak bisa dilihat hanya dari satu pendekatan. Penyelesaian persoalan Papua perlu memperhatikan aspek sosial, kemanusiaan, adat, pembangunan, keamanan masyarakat, hingga tingkat kepercayaan warga terhadap negara. “Papua adalah isu multidimensi. Kita harus melihatnya secara utuh, bukan hanya dari pembangunan fisik maupun keamanan,” ujar Noor.

Dalam diskusi tersebut, MPSI memaparkan hasil awal riset yang dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari analisis data, wawancara mendalam, observasi lapangan, hingga pemetaan risiko konflik.

Dari kajian tersebut, MPSI menemukan lima pola ancaman utama yang berpotensi mengancam warga sipil di Papua. Ancaman itu meliputi intimidasi sosial dan politik, penyebaran disinformasi, pengungsian akibat konflik, kekerasan fisik, serta terganggunya layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.