Lemahnya Pengawasan Kepala Daerah Buka Jalan Korupsi Tanah Kohod Pagar Laut Rp16,5 M

Ia menilai kasus tanah Desa Kohod merupakan bentuk kejahatan struktural yang melibatkan rantai administrasi pemerintahan daerah. Jika tidak diusut secara menyeluruh, KNPI khawatir praktik serupa akan terus berulang, khususnya di wilayah pesisir.

“Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Aktor-aktor kunci di birokrasi daerah harus dimintai pertanggungjawaban agar ada efek jera dan pembenahan tata kelola,” pungkasnya.