Menolak Penghianat Menjadi Ketua Partai

Oleh: Sutrisno Pangaribuan

Sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tentu harus mengapresiasi dan menghormati surat DPP PDI Perjuangan Nomor: 44/IN/DPP/IX/2025 tertanggal 2 September 2025, perihal Instruksi Ketua Umum. Surat yang ditujukan kepada seluruh struktur partai tersebut berisi 7 poin instruksi untuk seluruh kader untuk menjaga soliditas, persatuan dan disiplin partai. Maka seluruh kader wajib menjalankan instruksi Ketua Umum tersebut, dan siap diberi sanksi jika melakukan pelanggaran.

Dalam surat tersebut diinstruksikan kepada seluruh kader dan anggota partai dilarang melakukan “manuver politik” yang mengganggu soliditas dan persatuan partai. Maka setiap kader dan anggota dilarang mengajak anggota dan kader lain untuk memilih atau tidak memilih diri sendiri atau kader lainnya. Tidak boleh kampanye untuk diri sendiri atau orang lain dan tidak boleh menghasut orang lain, melakukan negative dan black campaign terhadap kader lain agar tidak dipilih.

DPP PDI Perjuangan telah menetapkan peraturan partai Nomor 01 Tahun 2025 sebagai pedoman resmi pelaksanaan konsolidasi partai. Maka semua kader yang ikut dalam kontestasi harus memedomani peraturan tersebut. Tidak dibenarkan ada provokasi dan intimidasi selama konsolidasi berlangsung. Apresiasi yang setinggi- tingginya disampaikan kepada Rapidin Simbolon yang menjunjung tinggi demokrasi, membuka ruang partisipasi yang seluas- luasnya, yang tidak menghambat atau melarang kader untuk bertarung.

Tidak ada kebencian atau intimidasi dari Rapidin Simbolon kepada siapapun kader yang akan maju sebagai calon ketua DPD melawan dirinya. Maka hal yang sama seharusnya ditiru oleh para kader yang ingin maju sebagai calon ketua DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR. Semua kader berhak sesuai dengan AD/ ART dan peraturan partai lainnya.

Maka jika ada calon ketua DPD, DPC, PAC, PR, dan PAR, yang menghasut dan melakukan intimidasi kader lain untuk tidak memilih calon lain harus diberi sanksi sesuai aturan dan ketentuan partai.