Fraksi Demokrat Sikka Desak Anggaran 2026 Lebih Pro Rakyat: “Jangan Sekadar Main Angka, Dengarkan Jeritan Warga!”

Fraksi Demokrat juga menyampaikan 12 pertanyaan strategis yang mendesak dijawab oleh pemerintah daerah. Mulai dari stagnasi PAD, efektivitas penyertaan modal ke Bank NTT, hingga dampak digitalisasi layanan publik di wilayah tanpa akses internet.

Suara dari Pelosok: Aspirasi Warga Harus Jadi Prioritas

Dalam pidatonya, Fraksi Demokrat membawa suara dari 13 kecamatan. Aspirasi yang disampaikan mulai dari pembangunan SMA di Pulau Palue, perbaikan drainase di Nita, pemekaran Kelurahan Waioti, hingga kebutuhan air bersih dan pupuk di Lela dan Talibura. Semua ini diminta agar dimasukkan dalam prioritas RKPD dan APBD 2026.

Isu Kesehatan, Sampah, dan Hukum Tak Luput dari Sorotan

Fraksi juga mengkritik insentif minim bagi tenaga kesehatan di puskesmas terpencil, keterlambatan pembayaran jasa Covid-19, lemahnya pengawasan dana desa, hingga buruknya pengelolaan sampah di Kota Maumere. Mereka juga mendukung penguatan kampanye hukum terhadap rumah kos ilegal dan pengembangan program Kursus Nikah + Donor Darah sebagai bagian dari upaya Tripel Eliminasi.

Penutup: Jangan Jadikan KUA-PPAS sebagai Kompromi Elit

“Anggaran bukan arena kompromi elit. KUA-PPAS 2026 harus menjadi fondasi keadilan dan keberpihakan. Berani berpihak, berani berubah,” pungkas Fraksi Demokrat, seraya menutup dengan semangat: Demokrat – Siap, Setia, Jaya Jaya Jaya!