Isu Pulau Kera dan Gaya Kepemimpinan Bupati Kupang Jadi Sorotan: “Pemerintah Jangan Anti Kritik”

Melianus juga mengingatkan, warga Pulau Kera adalah bagian dari bangsa ini dan berhak mendapat perlakuan yang adil serta pendekatan yang lebih humanis. “Mereka bukan hanya warga Kupang, tapi warga negara Indonesia,” katanya.

Dari dialog tersebut, GMF bersama peserta lain merumuskan sejumlah rekomendasi yang akan dibawa dalam bentuk petisi kepada Gubernur NTT dan Ombudsman. Isinya menyoroti perlunya evaluasi terhadap pola komunikasi pemerintah daerah dan sikap anti kritik yang dinilai bisa merusak relasi antara pemimpin dan rakyat.

Tak hanya itu, isu efisiensi anggaran daerah juga ikut dibahas. Melianus menyinggung adanya kepala daerah di NTT yang dinilai mengabaikan instruksi pusat karena merasa dekat dengan kekuasaan.

"Kita ingin pemimpin yang bijak mengelola anggaran dan taat pada mekanisme, bukan karena merasa kebal karena kedekatan politik," pungkasnya.

Petisi tersebut rencananya akan segera diserahkan ke Pemprov dan DPRD NTT sebagai bentuk aspirasi dan kontrol publik terhadap kebijakan serta gaya kepemimpinan di daerah. (*)