Dua Tahun Prabowo Gibran, KontraS Soroti Impunitas dan Kekerasan HAM yang Terus Berulang

Jakarta, DAILYKLIK.id - Dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS. Dalam evaluasinya, KontraS menilai situasi hak asasi manusia di Indonesia justru semakin memburuk, ditandai dengan berulangnya dugaan pelanggaran HAM, menyempitnya kebebasan sipil, hingga reformasi sektor keamanan yang dinilai kian jauh dari cita-cita demokrasi.

Dalam rilis pers bertajuk Dua Tahun Prabowo-Gibran: Impunitas Merajalela, Kekerasan Terus Berulang, KontraS menyampaikan kritik terhadap kondisi HAM selama dua tahun pemerintahan yang genap pada 20 Oktober 2026.

KontraS menilai pergantian kepemimpinan nasional belum menghadirkan perubahan mendasar dalam penegakan HAM. Sebaliknya, organisasi tersebut menyoroti keberlanjutan praktik impunitas, represi, dan kemunduran demokrasi yang dinilai mengancam perlindungan kebebasan masyarakat.

Menurut KontraS, pemerintah tidak seharusnya hanya menyampaikan komitmen terhadap HAM melalui pernyataan dan retorika. Komitmen tersebut harus dibuktikan melalui tindakan nyata untuk mencegah kekerasan, memastikan pertanggungjawaban atas pelanggaran, serta menjamin ruang kebebasan sipil bagi masyarakat.

KontraS juga menyoroti pentingnya keberanian pemerintah untuk melakukan koreksi terhadap praktik kekuasaan. Tanpa langkah tersebut, agenda penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dikhawatirkan hanya menjadi janji tanpa realisasi.