Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dikeluarkan dari Wilayah Tambang demi Lindungi Badak Jawa
Ia meminta evaluasi dilakukan berdasarkan verifikasi keilmuan untuk memastikan penetapan wilayah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima bagi kawasan konservasi.
Jika diperlukan, verifikasi spasial dan ekologis dapat dilakukan secara terpadu bersama kementerian dan lembaga terkait. Jumhur juga meminta tindak lanjut pemanfaatan wilayah yang dipersoalkan ditahan sampai hasil evaluasi memperoleh kejelasan sesuai kewenangan masing-masing instansi. "Mengapa wilayah perairan TNUK perlu dikeluarkan, agar tidak perlu ada kegiatan lanjutan seperti survei dan sebagainya yang mengganggu ketenangan Badak Becula Satu itu," kata Jumhur.
Ia menegaskan, Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan data, kajian, dan pertimbangan teknis agar kebijakan pemanfaatan sumber daya alam tetap sejalan dengan perlindungan lingkungan.
Jumhur juga menanggapi rencana pertambangan emas yang dikaitkan dengan pernyataan Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut Hashim dikenal sebagai pencinta dan pelindung satwa liar.
Terkait kemungkinan PT Aneka Tambang (Antam) memperoleh izin menambang di perairan TNUK, Jumhur menegaskan tidak akan memberikan persetujuan lingkungan apabila rencana tersebut diajukan.
Sikap tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari upaya memastikan pemanfaatan sumber daya alam tidak mengorbankan integritas ekosistem dan kelangsungan hidup spesies yang menjadi kekayaan hayati Indonesia sekaligus warisan dunia.








Komentar