Sutrisno: Prabowo Butuh Wapres yang Berani Mengkritik dan Paham Persoalan Ekonomi
Ia mengingatkan, angka tersebut tidak dapat disamakan dengan tingkat kemiskinan menurut standar nasional. Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk perbandingan antarnegara, sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen.
Sutrisno mengidentifikasi tiga persoalan struktural yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, kesenjangan ekonomi antarwilayah yang membuat kemiskinan masih terkonsentrasi di pedesaan dan sejumlah wilayah Indonesia bagian timur.
Kedua, besarnya jumlah pekerja informal yang belum memperoleh perlindungan sosial memadai. Ia menyebut sekitar 59,4 persen pekerja atau 87,7 juta orang berada di sektor informal sehingga rentan menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, perlambatan ekonomi, dan penurunan aktivitas usaha.
Ketiga, persoalan akses pendidikan anak. Sutrisno memperkirakan sekitar 4,1 juta anak mengalami putus sekolah atau belum memperoleh akses pendidikan formal secara memadai. Kondisi tersebut dikhawatirkan memperpanjang lingkaran kemiskinan jika tidak ditangani melalui kebijakan yang tepat.
“Persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui angka pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan tersebut menciptakan lapangan kerja yang layak, memperkuat daya beli, memperluas perlindungan sosial, dan memberikan akses pendidikan yang merata,” katanya.








Komentar