Biayai Rumah 303 Anggota, Koperasi BMI Salurkan Rp 23 Miliar

Meski menawarkan pendekatan berbeda, pembiayaan perumahan berbasis koperasi tetap menghadapi sejumlah tantangan. Kenaikan harga tanah dan material bangunan, keterbatasan sumber pendanaan, kemampuan membayar anggota, serta risiko pembiayaan dapat memengaruhi keberlanjutan program. Persoalan perizinan dan tata ruang juga berpotensi menghambat pembangunan.

Karena itu, pengembangan model ini membutuhkan manajemen risiko yang kuat, pendampingan anggota, efisiensi pembangunan, serta kemitraan dengan berbagai pihak. Penerapannya di daerah lain juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan Kementerian PKP, R. An An Andri Hikmat, turut menghadiri rapat koordinasi tersebut. Selain Kopsyah BMI, forum itu menghadirkan Yusuf dari Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) untuk berbagi pengalaman mengenai praktik pembiayaan perumahan.

Pembelajaran dari kedua koperasi diharapkan menjadi bahan bagi Kementerian PKP dalam merumuskan rekomendasi kebijakan pembiayaan perumahan berbasis koperasi. Dengan dukungan kebijakan dan kemitraan yang tepat, koperasi berpotensi memperluas pilihan pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.