DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla dan Lindungi Warga dari Asap

JAKARTA, DAILYKLIK.id — Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mendesak pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Selain mempercepat pemadaman, pemerintah diminta memastikan warga terdampak mendapat perlindungan kesehatan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan secara tegas.

Desakan tersebut disampaikan Rina menyusul laporan kebakaran di sejumlah wilayah, termasuk Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah pada awal Oktober 2026. Menurut dia, penanganan karhutla harus menjadi prioritas karena dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” kata Rina dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meminta pemerintah pusat dan daerah memperjelas komando penanganan di lapangan. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah, serta instansi terkait perlu memastikan kebutuhan personel, peralatan, air, dan dukungan operasional tersedia di lokasi kebakaran.

Rina menilai keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari pengerahan petugas dan besarnya anggaran. Pemerintah perlu mengevaluasi perkembangan pemadaman, penurunan paparan asap, serta efektivitas perlindungan bagi masyarakat secara berkala.

“Setiap wilayah terdampak harus jelas siapa penanggung jawabnya, apa kebutuhannya, dan bagaimana perkembangan penanganannya. Jika dukungan yang ada belum cukup, segera tambah. Keselamatan rakyat tidak boleh menunggu,” ujarnya.