DPR Desak Pemerintah Percepat Penanganan Karhutla dan Lindungi Warga dari Asap

Perlindungan kesehatan juga harus berjalan bersamaan dengan operasi pemadaman. Rina meminta pemerintah menjamin ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, serta evakuasi jika kondisi mengharuskan. Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan warga dengan gangguan pernapasan perlu mendapat perhatian khusus.

Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu jumlah warga yang mengalami gangguan pernapasan meningkat sebelum memberikan bantuan. Penanganan, menurut dia, harus menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa yang terdampak asap.

Di sisi lain, Rina meminta penyebab kebakaran diselidiki untuk memastikan apakah terdapat unsur pembakaran yang disengaja atau kelalaian dalam pengelolaan lahan. Faktor cuaca, katanya, harus menjadi dasar peningkatan kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan kemungkinan pelanggaran.

Pemeriksaan terhadap kebakaran di wilayah konsesi juga diminta dilakukan secara transparan dan berbasis bukti. Perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan, termasuk kewajiban pemulihan lingkungan dan proses pidana. Pencabutan izin dapat ditempuh apabila terdapat dasar hukum yang memenuhi persyaratan.

“Tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari pembakaran, sementara rakyat menanggung asap dan negara membayar biaya pemadamannya. Korporasi harus bertanggung jawab atas kewajiban pencegahan dan pengendalian kebakaran di wilayah kelolanya,” kata Rina.

Untuk mencegah kejadian berulang, ia mendorong evaluasi kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan kawasan, serta efektivitas anggaran pengendalian karhutla. Penguatan Manggala Agni dan dukungan kepada masyarakat peduli api juga dinilai perlu menjadi bagian penting dari strategi pencegahan.