Bobby Nasution Tinggalkan Rapat Paripurna DPRD Sumut, Pengamat Sebut Jadi Sinyal Retaknya Hubungan Politik

Medan, DAILYKLIK.id - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninggalkan ruang Rapat Paripurna DPRD Sumut pada Selasa, 21 Juli 2026, memicu polemik. Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa), Sutrisno Pangaribuan, menilai tindakan itu sebagai bentuk ketidakhormatan terhadap lembaga legislatif daerah.

Menurut Sutrisno, Bobby keluar dari ruang rapat tanpa menyampaikan izin kepada pimpinan sidang. Ia menilai sikap tersebut tidak mencerminkan hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, bahkan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap DPRD Sumut sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Sutrisno juga mengaitkan insiden itu dengan interupsi sejumlah anggota DPRD Sumut yang mempertanyakan syarat kuorum rapat paripurna. Ia menyebut interupsi tersebut mengacu pada Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib yang mengatur ketentuan kuorum dalam pengambilan keputusan tertentu, termasuk penetapan perda dan APBD.

Dalam pandangannya, Bobby seharusnya menghormati proses yang sedang berlangsung di ruang sidang, bukan memilih meninggalkan rapat. Ia bahkan meminta Gubernur Sumut menyampaikan permintaan maaf kepada pimpinan dan anggota DPRD Sumut serta masyarakat atas insiden tersebut.

Tak hanya itu, Sutrisno menilai peristiwa tersebut dapat dibaca sebagai sinyal adanya dinamika politik di internal koalisi pendukung Bobby Nasution. Menurutnya, tidak terpenuhinya kuorum rapat dan keputusan Bobby meninggalkan ruang sidang menunjukkan adanya persoalan komunikasi dan konsolidasi politik yang perlu menjadi perhatian.

Hingga saat pernyataan ini disampaikan, narasi tersebut merupakan pandangan Sutrisno Pangaribuan sebagai Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa). Belum terdapat tanggapan resmi dari Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution terkait penilaian maupun kritik yang disampaikan.