GMNI Sumut Ingatkan Kritik Terhadap TNI Harus Tepat Sasaran, Demokrasi dan Ketertiban Harus Seimbang

MEDAN, DAILYKLIK.id — Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sumatera Utara menilai kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dari demokrasi, namun pelaksanaannya tetap harus berjalan dalam koridor hukum dan menghormati kewenangan institusi negara.

Wakil Ketua Bidang Politik dan Hukum DPD GMNI Sumut, Bung Berry Magnus, mengatakan kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara.

Namun, menurutnya, kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum serta menghormati aturan yang berlaku. “Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Tetapi dalam negara hukum, kebebasan itu harus berjalan bersama dengan ketertiban, aturan, dan kepentingan negara,” ujar Berry.

Ia juga menanggapi aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung di lingkungan Kodim Medan pada 17 Juni 2026. Menurutnya, aksi tersebut perlu dilihat secara objektif dengan mempertimbangkan fungsi dan karakter institusi militer. “Kantor militer bukan ruang publik biasa. Ada fungsi pertahanan negara yang harus dijaga agar tidak terganggu. Menghormati fungsi tersebut bukan berarti anti-demokrasi,” katanya.

Berry menilai isu terkait peran TNI harus ditempatkan sesuai mekanisme ketatanegaraan.