KNPI Desak Aparat Tangkap Hasbi, Saksi Kunci Kasus Sertifikat Pagar Laut Kohod

Ia mengingatkan bahwa secara hukum, APH dalam hal ini Kejaksaan Agung maupun Bareskrim Polri memiliki dasar kuat untuk melakukan penangkapan dan pengembangan perkara.

"Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP baru, khususnya terkait unsur turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan hakim," urainya.

Selain itu, menurutnya keberadaan Hasbi dinilai krusial untuk membuka rantai pertanggungjawaban pidana secara utuh, mengingat kasus ini juga melibatkan pejabat desa, Bapenda, BPN, surveyor berlisensi, notaris, hingga korporasi penerima manfaat.

"Jika aparat serius menegakkan hukum dan membersihkan mafia pertanahan serta kejahatan sumber daya pesisir, maka langkah pertama yang tidak bisa ditawar adalah menangkap Hasbi Nurhamdi. Tanpa itu, penegakan hukum akan berhenti pada aktor lapangan dan gagal menyentuh aktor intelektual,” katanya.

Ia juga mengungkapkan ada keganjilan dengan hilangnya Hasbi ini.

"Hilangnya Hasbi Nurhamdi ada keganjilan besar, apa benar ia sengaja kabur atau bahkan dihilangkan? Disini kami minta aparat Kejagung dan Bareskrim tegas ungkap keberadaannya sebagai saksi kunci," pungkasnya.