GAMKI Soroti Kasus Intoleransi di Depok dan Sukabumi, Pertanyakan Peran Menteri Agama

Dailyklik.id, JAKARTA – Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah, khususnya Menteri Agama Nasaruddin Umar, terkait maraknya kasus intoleransi yang kembali mencuat. Pernyataan itu disampaikan menyusul penolakan pembangunan Gereja GBKP Depok Studio Alam di Jalan Palautan Eres, Cilodong, Depok, pada Sabtu, 5 Juli 2025.

"Baru seminggu sebelumnya terjadi pembubaran kegiatan retret pemuda Kristen di Sukabumi. Kini, intoleransi kembali terjadi di Depok. Pemerintah jangan anggap remeh masalah ini," tegas Ketua Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat dalam keterangan pers, Rabu (9/7/2025).

Sahat menjelaskan, Gereja GBKP Studio Alam telah memenuhi seluruh persyaratan legal, termasuk kepemilikan IMB yang terbit sejak 4 Maret 2025, memiliki lebih dari 90 jemaat, sertifikat tanah atas nama gereja, serta dukungan dari lebih dari 60 warga setempat. Bahkan pihak gereja bersedia menghibahkan sebagian tanah untuk memperlebar akses jalan dan membangun saluran air demi kenyamanan warga sekitar.

“Semua aturan sudah dipenuhi, bahkan ada itikad baik dari gereja untuk membantu fasilitas umum. Tapi tetap saja ditolak. Ini bentuk nyata intoleransi,” katanya.

DPP GAMKI menilai negara seharusnya hadir menjamin kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, dalam dua kasus terakhir di Sukabumi dan Depok, tidak terlihat langkah konkret dari Kementerian Agama.