Di Belu NTT Relawan Covid Terima Duit, DPRD Belu: Bupati Harus Bertanggungjawab

Belu, Pembagian uang kepada relawan Covid-19 pada empat Kelurahan di Kecamatan Atambua Barat, Belu, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu (1/8/29) lalu, yang dilakukan Bupati Belu Willy Brodus Lay menuai protes dari kalangan politisi di Belu.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Belu Cyprianus Temu menyoroti pemberian uang kepada para relawan Covid-19 Soroti.

Cyprianus Temu berencana akan mempersoalkan pemberian uang serta mempertanyakan sumber uang yang dibagikan kepada relawan Covid-19 di empat kelurahan oleh Wily Brodus Lay.

"Kalau berani dibayar melalui APBD maka kami akan mempertanyakan dan kami akan mempermasalahkan," tegas Temu.

Kepada Dailk Klik, Rabu (5/8/2020) Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belu Cyprianus Temu menyebutkan, pemberian uang itu menjadi hal yang aneh, mengapa relawan Covid -19 ini bisa di bentuk oleh pemerintah, sementara dalam praktik pembagian bantuan sosial kepada warga yang terdampak Covid-19 selama ini dilakukan RT dan RW

"Mengapa RT dan RW tidak diperdayakan, malah pakai relawan. Ini sebenarnya ada sesuatu yang ganjil," tanya Cyprianus Temu.

"Maksudnya apa ? Jangan sampai relawan ini di pakai untuk kemenangan incumbent tetapi dibayar oleh uang Negara," ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Belu ini kembali mempertanyakan keberadaan relawan yang dibayar, Temu menyebutkan, mengapa tidak memakai jasa RT dan RW untuk mendata masyarakat yang mau terima BLT maupun BST.

"Jangan menggunakan uang pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kepentigan politik, dan kalau terjadi pembayaran dalam APBD, maka saya akan mempermasalahkan ini," jelasnya.

Temu juga mempertanyakan sikap Bupati Belu yang terkesan tutup mata dengan petugas di pos perbatasan Indonesia-Republik Demokrat Timor Leste (RDTL) yang mengeluh akibat sulit mendapat kucuran anggaran.

“Lucu dan aneh itu Bupati bayar relawan, sementara mereka yang jaga pos pemantauan Covid-19 seperti di Pos Ainiba, Pos Motamaro dan Pos Teun. Banyak aparat keamanan yang belum dibayar dan banyak keluhan dari mereka yang menjaga posko selama 24 jam, sulit untuk melakukan pengajuan anggaran,” ungkap Cyprianus penuh prihatin.

Wakli Ketua II DPRD Belu ini meminta agar penegak hukum segera telusuri penggunaan dana Covid-19, karena fasilitas makan minum bagi petugas di Pos Perbatasan , akibatnya pantauan terhadap pos Covid di perbatasan tidak berjalan efektif.

"Kalau berani dibayar melalui APBD maka kami akan mempertanyakan agar jelas dan bila perlu kami akan mempermasalahkan ini. Relawannya itu siapa yang rekrut ? Karena sudah dua bulan berjalan (relawan) menggunakan SK Bupati," ungkap Cyprianus Temu.